Langkah Airlangga Kumpulkan Pimpinan DPD Dipersoalkan

Pengumpulan itu diduga untuk mengunci dukungan bagi Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan mengumpulkan pimpinan-pimpinan DPD dari berbagai daerah dipersoalkan bakal calon ketua umum lain. Bakal caketum Golkar Indra Bambang Utoyo menduga konsolidasi yang dilakukan Airlangga demi memuluskan langkah pejawat Ketum Golkar tersebut untuk kembali memenangkan kontestasi ketum partai beringin pada musyawarah nasional (munas) Desember mendatang.

Indra menyebut, Airlangga pada Sabtu (30/11) telah mengumpulkan ketua DPD I dan II seluruh Sumatra. "AH (Airlangga Hartarto) melakukan konsolidasi pertemuan untuk seluruh ketua DPD I dan II se-Sumatra di Padang siang, sore terbang ke Bali untuk wilayah timur," kata Indra saat dihubungi, Ahad (1/12).

Ia menuding pengumpulan itu diduga untuk mengunci dukungan para pimpinan DPD sebagai pemilik suara agar mendukung Airlangga di Munas Partai Golkar. Indra pun menilai penjaringan dukungan seharusnya dilakukan saat munas. "Pasal 50 ART (Anggaran Rumah Tangga) Golkar juga menyebut semua proses dari penjaringan hingga pemilihan dilakukan di dalam munas," kata dia.

Indra juga menilai syarat dukungan minimum 30 persen seharusnya dilakukan saat munas, bukan sebelumnya. Ia mengakui syarat dukungan 30 persen tersebut memang tertuang dalam AD/ART Partai Golkar. Namun, oleh panitia munas, setiap bakal caketum disyaratkan melampirkan dukungan 30 persen suara untuk mendaftar sebagai caketum Golkar. Menurut dia, hal ini merupakan akal-akalan Airlangga sebagai pejawat Ketum Golkar untuk memuluskan langkahnya mencapai aklamasi pemilihan ketum.

"Jadi, kita-kita yang daftar (caketum) baru diberi tahu waktu mengambil formulir kan pada bengong. Untuk apa dibuat suatu pendaftaran bila cuma seperti main-main begini, hanya karena ingin aklamasi," kata dia menegaskan.

Menurut dia, dukungan 30 persen tersebut seharusnya dilakukan secara tertutup, bukan melalui surat terbuka. Berdasarkan Pasal 50 ART Golkar, ujarnya, seharusnya semua proses penjaringan dan pemilihan dilakukan di dalam munas.

Dari kubu bakal caketum Bambang Soesatyo (Bamsoet), salah satu anggota tim pemenangan Bamsoet, Sultan Zukarnain, mempermasalahkan juga konsolidasi yang dilakukan Airlangga. Ia menuding konsolidasi itu bersifat intimidatif, melalui surat tertulis yang harus ditandatangani ketua DPD Golkar. "Makanya hari ini mereka berkumpul di Bali, sifatnya sangat intimidasi. Ancamannya apa, apabila tidak memberikan dukungan itu maka konsekuensinya adalah segera di-plt-kan," kata Sultan di SCBD, Jakarta, Ahad.

Koordinator Tim 9 yang mendukung Bamsoet, Cyrillus Kerong, mengatakan, bila pertemuan yang digelar Airlangga bermaksud baik, timnya tidak akan mempermasalahkannya. Namun, dirinya mengingatkan agar jangan sampai terjadi hal yang melanggar AD/ART dalam pertemuan Airlangga maupun dalam proses pemilihan orang nomor satu di Golkar. "Kalau nanti kami menemukan indikasi secara nyata, bahkan apa yang dilakukan itu melanggar AD/ART, kami call untuk membuat munas sesuai dengan AD/ART," kata dia menegaskan.

Aklamasi

Di pihak lain, Ketua DPP Partai Golkar yang juga mendukung Airlangga, Ace Hasan Syadzily, menegaskan, berdasarkan Pasal 12 ayat 4 dalam AD/ART Golkar, bakal caketum disyaratkan memenuhi 30 persen suara untuk mengikuti tahap pemilihan ketum. Ace mengatakan, jika dalam tahap pencalonan hanya ada satu orang yang memenuhi syarat 30 persen dukungan, orang tersebut dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum.

Namun, ia mengakui, dalam AD/ART tidak diatur secara terperinci soal tata cara penggalangan 30 persen suara itu. "Kami berpandangan bahwa pemberian dukungan itu sebaiknya melalui surat dukungan tertulis yang merupakan keputusan organisasi DPD PG (Partai Golkar) kabupaten/kota/provinsi secara kolektif," kata dia.

Surat dukungan tertulis harus ditandatangani ketua dan sekretaris disertai stempel yang merupakan keputusan kolektif dari DPD masing-masing. Jika misalnya ada dua atau tiga orang yang memenuhi 30 persen, ketua umum baru nanti akan dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung dalam bilik suara. "Dari situlah nanti akan menghasilkan siapa yang mendapatkan suara terbanyak, dialah yang akan menjadi ketua umum," tutur Ace.

Panitia munas akan menutup pendaftaran bakal caketum pada Senin (2/12) pukul 22.00 WIB. Hingga Ahad malam, baru Ridwan Hisjam yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal caketum Golkar. Juru bicara Partai Golkar, Christina Aryani, mengatakan, hingga Sabtu (30/11) malam delapan bakal caketum telah mengambil formulir pendaftaran.

"Informasi dari komite pemilihan panitia munas sampai semalam ada delapan bakal calon caketum yang mengambil formulir antara lain Ridwan Hisjam, Indra Bambang Utoyo, Agun Gunandjar Sudarsa, Bambang Soesatyo, dan beberapa kader muda," ujarnya. N arif satrio nugroho/febrianto adi saputro, ed: agus raharjo

Let's block ads! (Why?)