Terungkapnya Momentum Amaliah Teroris pada 22 Mei

Rencana aksi massa pada 22 Mei diduga akan ditunggangi kelompok terorisme beraksi.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Antara

Kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) terdeteksi akan melakukan aksi terorisme pada 22 Mei. Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Iqbal mengatakan, aksi demonstrasi penolakan hasil rekapitulasi suara pemilihan umum (Pemilu) 2019 dijadikan tunggangan kelompok terorisme di dalam negeri untuk membuat situasi konflik.

Iqbal meyakini itu setelah pengakuan sejumlah terduga terorisme JAD yang berhasil diringkus tim anti-teror Mabes Polri, Densus 88 sepanjang Mei 2019. “Mereka merencanakan aksi amaliah atau aksi teror dengan menyerang kerumunan masyarakat saat 22 Mei nanti dengan menggunakan bom,” kata Iqbal saat konfrensi pers di Divisi Humas Polri, di Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (17/5).

Dalam konferensi pers tersebut, pihaknya memperlihatkan video testimoni salah seorang tersangka berinisial DY yang hendak berencana melakukan aksi teror pada 22 Mei 2019.

"Saya DY alias J alias B, memimpin beberapa ikhwan untuk melakukan amaliah pada 22 Mei 2019, dengan menggunakan remote. Pada tanggal tersebut akan ada kerumunan massa. Event yang bagus menurut saya untuk melakukan amaliah. Karena pesta demokrasi itu syirik akbar yang membatalkan keislaman," kata DY dalam video tersebut.

Menurut Iqbal, kelompok JAD ini memang memanfaatkan situasi politik saat ini untuk membuka ruang konflik baru di tengah-tengah masyarakat. “Mereka ini memanfaatkan momen penyelenggaraan demokrasi,” ujar Iqbal.

Namun, ia mengatakan kelompok JAD ini, bukan bagian dari mereka yang terlibat dalam rencana aksi menolak atau mendukung hasil pemilu pada 22 Mei nanti. “Karena mereka ini (JAD), tidak mengakui demokrasi. Demokrasi tidak sealiran sama mereka,” sambung Iqbal.

Densus 88 sepanjang Mei 2019 memang gencar melakukan penangkapan terhadap terduga terorisme. Iqbal menerangkan, sepanjang bulan tersebut ada 29 terduga terorisme yang ditangkap.

Mereka yang ditangkap 18 di antaranya terduga terorisme yang berkegiatan sehari-hari di Jakarta, Bekasi dan Karawang di Jawa Barat (Jabar). Penangkapan juga dilakukan di Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), dan di Bitung Sulawesi Utara (Sulut).

Sedangkan 11 terduga lainnya, Densus 88 berhasil menangkap satu persatu di sejumlah kota di Jawa baru-baru ini. Menurut Iqbal, penangkapan 11 terduga terorisme di Jawa beberapa waktu lalu, menjadi hasil penyisiran terorisme yang paling berbahaya.

Sejumlah dari mereka yang ditangkap, adalah kombatan perang sipil di Suriah. Beberapa di antaranya, terdeteksi pernah mengikuti pelatihan paramiliter bersama Daesh atau ISIS yang menjadi jaringan terorisme global.

“Dan mereka masih aktif sebagai anggota JAD,” sambung Iqbal.

Iqbal menambahkan, Densus 88 meyakini mereka yang ditangkap tersebut, masih menyembunyikan sejumlah nama penting dalam jaringan JAD. Karena Densus 88 saat ini masih dalam pengejaran sejumlah sel JAD lain yang berada di Lampung. Para terduga yang kini dalam pengejaran tersebut, yang dikhawatirkan kepolisian akan meneruskan aksi terorisme pada 22 Mei mendatang.

Jumlah terduga terorisme yang ditangkap sepanjang Mei tersebut, melengkapi angka perburuan anggota JAD. Iqbal mencatat, Densus 88 sepanjang 2019 sampai Jumat (17/5) sudah melakukan penangkapan terhadap 68 terduga terorisme.

Dari jumlah tersebut delapan di antaranya ditangkap dalam kondisi meninggal dunia lantaran tebusan peluru petugas Densus 88, atau usaha meledakkan diri dengan bom bunuh diri saat penangkapan. ”Seperti yang terjadi saat bom Sibolga (Sumatra Utara),” kata Iqbal.

Iqbal mengimbau agar masyarakat tidak turun ke jalan pada momen pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei. Imbauan itu diutarakan setelah Mabes Polri memerinci kerawanan aksi teroris pada tanggal itu.

"Pada 22 Mei nanti, kami imbau agar tidak ada kerumunan massa," kata Iqbal.

Bukan dampak situasi politik

Penangkapan para terduga terorisme dan kombatan konflik Suriah oleh satuan anti-teror Densus 88 di banyak kota belakangan, sebetulnya bukan dampak dari situasi politik yang meninggi usai Pemilu 2019. Pemerhati radikalisme di Universitas Indonesia Ridwan Habib pun meyakini, kelompok terorisme yang diburu oleh kepolisian, tak terkait dengan kubu-kubuan politik saat ini.

“Mereka ini (kelompok terorisme), hanya pihak ketiga. Penunggang gelap dalam rencana aksi politik yang sedang panas saat ini,” ujar Ridwan saat dihubungi, Rabu (15/5).

Ia mengaitkan analisis dan dugaan Mabes Polri tentang rencana aksi terorisme kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) saat penetapan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Menurut Ridwan, adanya rencana kelompok yang akan berdemonstrasi menolak atau menerima hasil pesta demokrasi, merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar.

Namun, potensi kerusuhan dalam dinamika demokrasi tersebut yang dijadikan kesempatan bagi para terorisme dan penganut radikalisme dalam melancarkan aksinya. “Mereka ini (kelompok terorisme) punya konsep dan pemahaman yang namanya itu miftahul syiro,” ujar dia.

Yaitu, paham yang menjadikan aksi terorisme untuk membuka ruang konflik baru di negara tempat beroperasi. “Itu langkah pertama dalam aksi-aksi terorisme di negara damai,” ujar dia.

Menurut Ridwan, pandangan kelompok tersebut dari pemahaman itu, menebalkan konflik yang harus diciptakan di negara damai. Tujuannya, kata Ridwan untuk memberikan alternatif dan pandangan baru dari cita-cita kelompok terorisme itu sendiri.

“Mereka ini (kelompok terorisme) bukan bagian dari kubu-kubu partai politik. Karena bagi mereka, partai politik itu haram, demonstrasi itu haram,” sambung Ridwan.

Itu sebabnya, kata Ridwan terlepas dari kubu mana yang kalah dalam Pilpres 2019, dan berencana melakukan aksi demonstrasi menolak hasil pesta demokrasi, semestinya memahami situasi dan pergerekan terorisme. “Seharusnya, siapapun mereka yang mau melakukan aksi demonstrasi pada 22 Mei, berterimakasih kepada kepolisian, karena kepolisian tidak ingin aksi-aksi demonstrasi itu ditunggangi terorisme,” sambung Ridwan.

Let's block ads! (Why?)