Kasus Kotak Suara Pemilu dan Pilpres yang Rusak Bertambah

KPU akan mengganti kotak suara yang rusak.

REPUBLIKA.CO.ID, LUBUK BASUNG -- Kasus penemuan kotak suara untuk Pemilu dan Pilpres 2019 bertambah. Setelah sebelumnya penemuan kotak suara rusak terjadi di Cirebon, Jawa Barat, sekarang ditemukan kasus kotak suara rusak di Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Agam, Sumatra Barat, menemukan 119 kotak suara rusak dari 8.098 unit kotak yang diterima untuk kebutuhan Pemilu 2019 di daerah itu. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi KPU Agam, Erkonolis di Lubukbasung, mengatakan 119 unit kota suara rusak itu patah pada bagian tengah.

"Saat petugas melakukan perakitan yang dilakukan pada 7-11 Februari 2019, ditemukan kotak suara yang patah," katanya, Kamis (14/2).

Jumlah kotak suara yang dikirim KPU pusat ke KPU Agam sebanyak 8.098 unit, rusak 119 unit dan yang baik 7.979 unit. Sementara kebutuhan kotak suara 8.105 unit untuk 1.621 tempat pemungutan suara (TPS) atau lima unit per TPS.

"Kekurangan kotak suara 126 unit dan berkemungkinan ada penambahan TPS setelah rapat pleno Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dalam waktu dekat," katanya.

Dengan kekurangan kotak suara itu, KPU Agam telah melaporkan ke KPU Sumbar dan KPU Sumbar melaporkan ke KPU RI. "Kekurangan kotak suara ini akan sampai dalam waktu dekat," kata Erkonolis.

Terkait surat suara, Erkonolis menambahkan, sedang dalam proses percetakan di Jawa Barat dan surat suara itu dikirim pada Selasa (19/2). Saat ini Ketua KPU Agam sedang berada di lokasi percetakan untuk melakukan pengawasan dan peking surat suara.

"Ini bertujuan agar surat suara tidak salah cetak dan tertukar dengan kabupaten kota lain," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 696 kotak suara pemilu yang tersimpan di gudang KPU Kabupaten Cirebon rusak. Ini akibat terendam genangan air hujan.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi, menjelaskan, proses penghitungan kotak suara yang rusak itu hingga kini belum selesai. Karenanya, data 696 buah kotak suara yang rusak itu masih bersifat sementara. "(Penghitungan) belum selesai, masih kita hitung," ujar Zaki, saat ditemui di gudang KPU Kabupaten Cirebon, Ahad (10/2).

Zaki mengungkapkan, selain memastikan jumlah kotak suara yang rusak, pihaknya juga menemukan adanya perbedaan penanganan kotak suara di gudang logistik KPU Kabupaten Cirebon. Di sejumlah gudang yang menyimpan kotak suara, digunakan pallet atau alas dari kayu sehingga kotak suara tidak menempel ke lantai gudang.

Namun, di gudang yang digunakan KPU Kabupaten Cirebon untuk menyimpan kotak suara itu, pallet tersebut tidak ditemukan. Karenanya, kotak suara itu menempel langsung ke lantai. "Ini menjadi catatan kita," tegas Zaki.

Terkait kotak suara yang rusak tersebut, Zaki meminta kepada KPU Kabupaten Cirebon agar segera meminta penggantian kotak suara baru kepada KPU RI. Dia juga meminta agar KPU setempat memindahkan kotak suara lainnya yang terselamatkan dari air ke tempat yang lebih aman.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Saefuddin Jazuli, menjelaskan, ratusan kotak suara tersebut basah setelah turun hujan lebat yang disertai angin kencang pada Jumat (8/2) malam. Hujan itu membuat lingkungan sekitar gudang KPU yang terletak di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, tergenang air.

Ternyata, genangan air hujan tersebut kemudian merembes masuk ke dalam gudang melalui celah-celah pintu gudang. Akibatnya, kotak-kotak suara yang tersimpan di lantai gudang akhirnya menjadi basah. Di dalam gudang tersebut ada sekitar 33.500 kotak suara yang akan digunaan untuk keperluan Pemilu pada 17 April 2019 mendatang. Dari jumlah tersebut, tidak semua kotak suara basah terkena air. "Masih kami sortir," kata Saefuddin.

Sementara, Komisioner KPU Ilham Saputra, mengatakan proses penggantian kotak suara yang rusak di Kabupaten Cirebon akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, KPU harus memastikan jumlah kotak suara yang rusak. "Yang rusak akan segera kami ganti. Kami lakukan penggantian," ujar Ilham kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/2).

Menurut dia, kerusakan kotak suara di Kabupaten Cirebon bisa digolongkan bencana alam. Kerusakan terjadi akibat rembesan air ke kotak suara yang disebabkan luapan air sungai di sekitar lokasi gudang penyimpanan surat suara. Karenanya, untuk mengganti kotak suara yang rusak itu harus ada laporan resmi dari KPU daerah terkait.

Sedangkan Bawaslu menilai KPU Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tidak menerapkan standard operational procedure (SOP) untuk penyimpanan logistik pemilu, sehingga menimbulkan kerusakan kotak suara. Ribuan kotak suara dilaporkan rusak lantaran terendam air.

"Dari pengawasan kami gudang yang berada di Kecamatan Plumbon itu tidak layak digunakan untuk menyimpan logistik Pemilu dan itu jelas menyalahi SOP," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon Abdul Khoir di Cirebon, Selasa (12/2).

Menurutnya dari hasil pengawasan gudang tersebut sangat tidak layak, di mana kondisi permukaan lebih tinggi dibandingkan lantainya, sehingga air mudah masuk kedalam gudang. Selain itu, juga terdapat selokan air dibelakang gudang dan juga adanya atap yang bocor. Dan dipastikan gudang itu tidak layak digunakan untuk menyimpan kotak suara.

"Dan itu tentu tidak sesuai amanat Undang-undang pasal 340 dan 341, ditegaskan melalui surat edaran KPU nomor 1256 salah satunya harus memastikan standar kemanan," ujarnya.

Abdul menjelaskan, KPU Kabupaten Cirebon seharusnya melihat kembali surat edaran KPU nomor 1256 untuk menyimpan logistik pemilu, agar tidak terjadi kerusakan maupun lainnya. Menurutnya dalam surat edaran tersebut salah satu isinya menyebutkan tempat penyimpanan logistik diupayakan aman dari bencana, kebakaran dan juga dipasang pagar. Namun, untuk gudang yang di gunakan KPU nyatanya sudah tidak masuk dalam kriteria tesebut.

"Untuk itu kami sudah merekomendasikan logistik pemilu yang berada di gudang tersebut harus segera dipindahkan ketempat yang lebih aman," tuturnya.

Tanggapan kedua kubu Capres

Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Desmond Junaidi Mahesa mengomentari terkait rusaknya surat suara di Kabupaten Cirebon akibat banjir. Desmond mengatakan KPU seharusnya antisipatif menjelang pencoblosan yang bertepatan dengan musim hujan.

"Yang paling repot bulan April pada saat pelaksanaan hari H hujan di mana-mana. Apa yang terjadi dengan kotak suara? Kan itu masalahnya kenapa banyak masyarakat protes kok dari kardus," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/2).

Ia pun kembali mempertanyakan daya tahan kotak suara yang berbahan kardus. Adanya kejadian itu pimpinan komisi III DPR tersebut juga meragukan kredibilitas KPU.

"Dari persoalan-persoalan hari ini kan ada hal-hal yang agak aneh dengan KPU sekarang kan? Ya apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak percaya ya kita tunda pelaksanaannya pemilu ini," tegasnya.

Menurutnya hal tersebut merupakan kemunduran dalam demokrasi Indonesia. Ia berharap KPU bisa bekerja secara profesional. "Jangan semakin umur negara ini semakin berumur, demokrasi kita semakin mundur. Pertanyaannya emang ada demokrasi lagi kalau sudah kaya gini, kan gak ada," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Johnny G Plate menilai tidak perlu membesar-besarkan persoalan rusaknya kotak suara di Kabupaten Cirebon. Jika diketahui ada kotak suara yang rusak ia mengimbau KPU untuk segera menggantinya yang baru.

"Kita harus menjaga juga legitimasi KPU. Karena KPU punya tugas yang besar sekali. Kita harus berikan dukungan kalau ada yang rusak segera sampaikan untuk diganti kembali agar pemilu berjalan dengan lancar," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)