KPK Ajak Srikandi Kemenag Kawal Proyek Kartu Nikah

Dalam pelaksanaan proyek kartu nikah bisa saja ada pihak yang mengambil keuntungan.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan mengatakan, pada intinya kartu nikah yang baru diluncurkan Kementerian Agama (Kemenag) bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya bisa saja ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan seperti kasus korupsi KTP-el.

Karena itu, dia mengajak kepada para srikandi Kemenag yang tergabung dalam gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) untuk mengawal proses pembuatan kartu nikah tersebut. "Sama dengan pembuatan e-KTP juga, intinya pelayanan masyarakat supaya makin baik. Tapi di dalam pelaksanaannya ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan. Nah ini yang harus dijaga. Harus benar-benar, saya ajak para ibu-ibunya (Srikandi Kemenag) juga menjaga bapak-bapaknya," ujar Basaria usai menghadiri kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi SPAK di Hotel Savero Depok, Jumat (23/11).

Basaria menuturkan, isu kartu nikah tersebut memang sedang ramai diperbincangkan di media massa. Karena itu, dia pun meminta agar masyarakat tidak menyamakan penerbitan kartu nikah tersebut dengan KTP-el yang dikorupsi oleh pihak-pihak berkepentingan.

"Jadi yang saya ingin katakan jangan sampai terjadi orang menyamakan ini karena kebetulan ada kasus e-KTP," ucapnya.

Basaria menegaskan, bahwa sementara ini tidak ada potensi korupsi dalam penerbitan kartu nikah. Kendati demikian, menurut dia, proyek penerbitan kartu nikah tersebut harus dikawal agar tidak seperti proyek KTP-el.

"Nah yang ingin saya katakan jangan sampai nanti ini benar-benar terwujud, harus dari awal ya dijaga dengan baik. Ini niat dari Pak Menteri kita untuk melakukan sesuatu dalam pelayanan masyarakat, cukup baik," kata Basaria.

Sementara, agen gerakan SPAK yang juga istri Menteri Agama, Trisna Willy Lukman mengatakan, saat ini sudah ada 164 agen SPAK yang berada di lingkungan Kemenag. Mereka merupakan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag yang telah mengikuti Training of Trainer (TOT) dari KPK.

Menurut Tris, ratusan srikandi Kemenag tersebut memiliki tugas utama untuk mensosialisasikan anti korupsi di lingkungan Kemenag dan keluarga Kemenag. "Tugas kita mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi dan nilai-nilai kejujuran khususnya di lingkungan Kementerian Agama. Tapi sekarang mereka juga bekerjasama dengan agen-agen lain dari Polwan, kemudian dari Dharma Wanita di daerah," jelas Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag ini.

Let's block ads! (Why?)