Hadapi Revolusi Industri 4.0, ASN Masih Harus Kerja Keras

Setiap ASN harus memiliki pola pikir melayani, bukan dilayani.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Barat dituntut untuk meningkatkan kompetensinya, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun perilakunya. Hal ini perlu dilakukan untuk menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0.

Menurut Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Aparatur Negara (LAN) Muhammad Taufik, sektor publik atau pemerintahan merupakan salah satu unsur penting bagi Indonesia untuk mendapatkan kemanfaatan dari berbagai peluang Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi secara massif.

Taufik mengatakan, visi misi 'Juara Lahir Bathin' melalui inovasi dan kolaborasi yang diusung Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum sangat identik dengan tujuan yang hendak dicapai di era Revolusi Industri 4.0.

Menurut Taufik, siapapun pemimpinnya, jajaran ASN, khususnya di lingkungan Pemprov Jabar, harus patuh dengan visi dan misi yang diusung pemimpinnya. "Visi misi Jabar Juara Lahir Bathin menjadi tantangan bagi ASN di Jabar," Taufik dalam Lokakarya "Reformasi Birokrasi di Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" yang digelar Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I) LAN di Gedung Serba Guna (GSG) PKP2A I LAN, Jatinangor, Rabu (31/10).

Taufik menjelaskan, dengan visi yang sangat menantang dan sangat kontekstual sesuai dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 ini, ASN harus punya semangat inovatif dan mampu mengembangkan diri. Untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 di kalangan ASN, kata dia, maka setiap ASN harus memiliki pola pikir melayani, bukan dilayani.

Sebab, tanpa semangat melayani, tidak akan ada kreativitas dan inovasi. Terlebih, masyarakat kini sudah mulai terbiasa dengan pelayanan yang serba praktis.

"Pelayanan pemerintah tidak boleh kalah. Demi pelayanan yang cepat efisien, dan responsif, diperlukan ASN yang profesional, melek teknologi, dan punya semangat pelayanan yang tinggi," katanya.

Taufik menilai, ASN di lingkungan Pemprov Jabar khususnya, masih harus bekerja keras untuk menjawab tantangan tersebut. Terlebih, komposisi pegawai Pemprov Jabar masih didominasi pegawai fungsional umum.

Taufik juga menyoroti pengembangan kompetensi ASN yang belum berjalan optimal, termasuk di Jabar. Selama ini, pengembangan kompetensi ASN lebih banyak dilakukan untuk memenuhi syarat peraturan perundang-undangan. Misalnya, untuk promosi jabatan.

Padahal, kata dia, ASN harus mengikuti pendidikan dan latihan pimpinan atau untuk menjadi pegawai, harus mengikuti pra jabatan. Tetapi, kesadaran bagaimana ASN mampu mengembangkan diri untuk menghasilkan kinerja tinggi dan gagasan inovatif masih lemah. "Ini PR (pekerjaan rumah) bagi ASN dan pemerintah umumnya," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa mengatakan, selama ini, Pemprov Jabar telah mengimplementasikan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Yakni, dimulai dengan proses tata kelola, pelayanan yang cepat lewat teknologi informasi, laporan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel lewat komputerisasi. "Termasuk pelayanan publik secara online," kata Iwa.

Iwa mengakui, perubahan mindset merupakan inti reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, pihaknya selalu mendorong seluruh ASN di Jabar untuk mengubah mindset menjadi pelayan masyarakat.

Selain Deputi Kajian Kebijakan LAN Muhammad Taufik dan Sekda Jabar Iwa Karniwa, pembicara lain dalam Lokakarya "Reformasi Birokrasi di Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar Agung Suryamal Sutisno dan Direktur Digital Service Portofolio PT Telkom, Tbk David Bangun dengan peserta dari 27 pemerintah kabupaten/kota di Jabar, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Menurut Kepala LAN Adi Suryanto, berbagai perubahan di sektor publik perlu dilakukan dalam rangka menangkap berbagai kesempatan dan peluang yang ditawarkan oleh Revolusi Industri 4.0. Karena itu, konsep reformasi birokrasi harus di-redesign untuk menjawab tuntutan Revolusi Industri 4.0.

Let's block ads! (Why?)