Kerugian Materi Akibat Bencana Palu Belum Bisa Dihitung

Jasa Raharja tak meng-cover kerusakan properti bangunan atau material.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Jasa Raharja mengaku sampai sekarang belum bisa menghitung total kerugian materi akibat bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Meski begitu, pada Senin (1/10) besok, Tim Tanggap Darurat Jasa Raharja akan menuju ke Palu untuk memberikan dukungan sekaligus memastikan jumlah kerugian materinya.

Hanya saja, Direktur Utama Jasa Raharja Budi Rahardjo menyatakan, perusahaannya tidak meng-cover kerusakan properti bangunan atau material sebagai dampak dari risiko bencana. "Hal itu karena Jasa Raharja merupakan BUMN penyelenggara program perlindungan bagi penumpang angkutan umum dan pengguna lalu lintas jalan," ujar dia kepada Republika.co.id, Ahad, (30/9).

Sekretaris Perusahaan Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan menambahkan, bencana di Palu mengakibatkan kerusakan kantor cabang perseroan. Termasuk beberapa kendaraan dinas yang tertimpa puing bangunan yang roboh. "Belum lagi sarana dan prasarana kantor pun ikut rusak," ujar dia.

Menurut Harwan Jasa Raharja telah menempuh berbagai langkah. Pertama, Jasa Raharja membentuk tim penanganan dan pemulihan dengan langkah kordinasi meliputi, pengiriman bantuan tahap pertama berupa makanan dan minuman yang berangkat dari Jasa Raharja Sulawesi Selatan pada Sabtu (29/9) dan telah tiba di Palu pada Ahad (30/9) pukul 07.00 WITA. Bantuan itu telah disalurkan di wilayah kota Palu dan Donggala.

"Kemudian tahap kedua diberangkatkan dari Jasa Raharja Sulawesi Selatan pada 30 September 2018. Bantuan ini berupa bantuan tenaga, obat-obatan, serta kebutuhan dasar seperti pembalut wanita, selimut, pampers, alat penerangan," kata Harwan.

Langkah kedua, ujar Harwan, manajemen perusahaan membentuk Sistem Business Continuity Management (BCM). Tujuannya memastikan keselamatan bagi karyawan dan keluarganya untuk memulihkan operasional perusahaan, mencari solusi atas permasalahan yang timbul, dan mengambil langkah konkret efektif untuk mengurangi dampak bencana. Serta, mengaktifkan kembali pelayanan publik secara darurat pada 1 Oktober 2018.

Let's block ads! (Why?)