63 Kawasan Transmigrasi akan Direvitalisasi

Revitalisasi kawasan transmigrasi bertujuan untuk menciptakan titik-titik pertumbuha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 63 kawasan transmigrasi menjadi target revitalisasi tahun 2020-2024. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengembangangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) M Nurdin pada Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di Jakarta, Rabu (31/7).

Menurut Nurdin, revitalisasi kawasan transmigrasi bertujuan untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan baru. Sehingga menurutnya, hal terpenting dalam revitalisasi tersebut adalah pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana pasca panen.

"63 kawasan transmigrasi di tahun 2020-2024 (revitalisasi) untuk pengembangan ekonominya, agar setiap kawasan dapat menjadi titik-titik pertumbuhan. Cita-citanya itu," ujarnya.

Nurdin mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2018, revitalisasi kawasan transmigrasi tak hanya dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saja, namun akan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Soal infrastruktur misalnya, akan melibatkan Kementerian PUPR.

"Perpres Nomor 50 tahun 2018 substansinya adalah sinergitas. Sehingga anggarannya tidak hanya berpusat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saja," ungkapnya.

Rapat Koordinasi tersebut menjadi momentum strategis untuk mengkoordinasikan isu-isu transmigrasi kepada kementerian/lembaga terkait. Koordinasi tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan dengan mensinergikan program yang sejalan antar kementerian/lembaga dalam rangka mendukung pengembangan transmigrasi.

"Para Menteri sangat respon dengan program yang sejalan dengan target-target kementerian mereka. Misalnya target swasembada pangan dari Kementerian Pertanian, semoga kawasan transmigrasi bisa men-support," ujarnya.

Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tersebut akan digelar selama tiga hari, yakni tanggal 31Juli hingga 2 Agustus tahun 2019. Rapat Koordinasi melibatkan 500 peserta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait serta perwakilan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Rencananya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla akan hadir pada rapat koordinasi ini pada Kamis (1/8).

Let's block ads! (Why?)