Wasekjen PAN Buka Suara Soal Isu Minta Jatah Pimpinan Dewan

Wasekjen PAN menegaskan, PAN masih fokus pada penghitungan suara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski hasil pemilihan umum (Pemilu) 2019 masih belum diputuskan secara resmi, tapi isu koalisi di periode berikutnya sudah mulai santer.Terakhir, Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan bakal meninggalkan Koalisi Indonesia Adil Makmur dan bergabung kembali dengan pemerintah. Bahkan, PAN dikabarkan meminta jatah kursi pimpinan di parlemen.

Namun, Wakil Sekjen DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay membantah hal itu. Sebab saat ini, menurutnya, PAN masih mengawal dan menjaga perhitungan suara berjenjang. Tugas itu sangat penting dalam menjaga eksistensi PAN di pentas politik nasional. Karena itu, pembicaraan di luar itu belum menjadi prioritas.

"PAN masih belum berpikir terlalu jauh. Karena itu, pembicaraan di luar itu belum menjadi prioritas," ujar Saleh saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (1/5).

Saleh menambahkan, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN, Eddy Soeparno telah memberikan klasifikasi terkait isu yang beredar saat ini. Terutama mengenai isu bahwa PAN meminta agar kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diberikan kepada PAN. “Saya kira, untuk sementara, itu dulu yang kita jadikan sebagai referensi," tambahnya.

Menurut Saleh, bagi PAN, berjuang di parlemen sama mulianya dengan berjuang di birokrasi. Posisi itu sama-sama penting untuk dijaga dan diperjuangkan. Kemudian PAN juga memiliki pengalaman mengisi kedua posisi itu.

Namun, Saleh menegaskan, yang realistis bagi PAN saat ini adalah menunggu penghitungan suara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

"Dari situ nanti akan kelihatan langkah apa yang akan diambil PAN ke depan. Yang jelas, PAN tidak akan membuat kecewa masyarakat. Untuk itu, PAN juga akan mendengar aspirasi mereka," tegas Saleh.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding mengungkapkan salah satu isi pertemuan Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Karding mengatakan, saat itu PAN meminta agar kursi ketua DPR atau MPR tetap diberikan kepada PAN.

"Dari informasi yang saya peroleh di Istana itu ada permintaan pada Pak Jokowi agar PAN mendapatkan bagian pimpinan DPR atau MPR. Itu yang saya dengar informasinya," ungkapnya.