Pemerintah Deklarasikan Komitmen Zona Integritas Laut-Udara

Komitmen zona integritas ini juga peluang untuk meningkatkan investasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kementerian bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeklarasikan komitmen bersama pembangunan zona integritas di kawasan pelabuhan laut dan bandara. Komitmen zona integritas diharapkan dapat terbebas dari korupsi serta dapat menuju sistem birokrasi yang melayani.

Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Syafruddin mengatakan, Indonesia dapat keluar dari jebakan sebagai negara dengan pendapatan menengah sehingga dapat menjadi negara maju pada 2036. Hal tersebut dapat diperoleh, kata dia, salah satunya dengan penerapan sistem birokrasi yang baik. Saat ini pemerintah menyatakan perlu memberikan perhatian khusus terhadap reformasi birokrasi guna selaras dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Untuk itu pembangunan zona integritas ini sangat positif untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada sektor strategis,” kata Syafruddin usai mendeklarasikan komitmen pembangunan zona integritas, di Kantor Otoritas Pelabuhan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (2/5).

Menurut dia, pembangunan zona integritas dapat mendukung upaya Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi yang besar di dunia. Selain, poros ekonomi Indonesia berada pada pergerakan yang mendukung aktivitas perdagangan, investasi, jasa, kemaritiman, dan kegiatan ekspor.

Dengan adanya pembangunan zona integritas, dia berharap hal itu nantinya dapat mengakselerasi kinerja pelayanan publik semakin baik. Dengan kondisi geografis laut Indonesia yang strategis dan menjadi pintu gerbang ekonomi, dia menilai, kinerja pelayan publik perlu ditingkatkan agar dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Di samping itu, komitmen pembangunan zona integritas yang dilakukan nantinya akan menjadi peluang untuk meningkatkan investasi yang berkelanjutan. Dia menjelaskan, reformasi birokrasi yang berintegritas dapat ditetapkan di unit kerja wilayah bebas korupsi dan berkembang pada unit kementerian.

Senada dengan hal tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo menyambut baik komitmen pembangunan zona integritas di wilayah laut dan udara yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, pemerintah memang perlu untuk menerapkan sistem birokrasi yang baik di wilayah manapun, apalagi di wilayah-wilayah strategis.

“Sesuai dengan fungsinya, salah satu hal yang dilakukan KPK itu juga melakukan pencegahan korupsi,” kata Agus.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang pencegahan korupsi, KPK dapat bekerjasama melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan yang dapat dilaksanakan di kantor KPK langsung. Hal itu menurut Agus merupakan peraturan baru yang baik sehingga baik dari pemerintah maupun KPK memiliki koordinasi yang sejalan dalam pemberantasan korupsi.

Dia menjelaskan, niat baik komitmen pembangunan zona integritas tersebut apabila dijalankan dengan sebaik-baiknya maka akan membawa peluang bagi Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045. Dia meyakini, pada tahun tersebut, pendapatan per kapita Indonesia dapat menyentuh 23,199 dolar AS atau Rp 324,79 juta per tahun.

Bahkan, secara eksplisit dia meyakini proyeksi yang dirilis Bank Dunia bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat pada 2050 akan terealisasi. “Saya termasuk orang yang percaya dengan proyeksi itu, asal ada langkah-langkah konkret yang kita lakukan,” kata dia.

Untuk itu, Agus juga mengajak pelaku swasta untuk mau mengubah budaya ke arah yang lebih baik dalam menjalankan pergerakan bisnisnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, deklarasi tersebut bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei. Untuk itu, momentum tersebut menurut Budi harus dijadikan sebagai upaya mendidik bangsa agar menjadi negara ekonomi terkemuka yang berintegritas.

Budi juga mengatakan, setidaknya terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian dari deklarasi pembangunan zona integritas. Poin-poin itu antara lain tata kelola yang baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mewujudkan unit kerja dan birokrasi yang melayani, menerapkan manajemen antisuap, dan penerapan sistem yang terintegrasi dengan aspek bisnis.

Let's block ads! (Why?)