Pemprov Jabar Buat Program Recovery KBU Atasi Banjir

Program Recovery KBU dibuat untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan program pemulihan atau recovery Kawasan Bandung Utara (KBU). Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, program ini dibuat untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang berdampak pada banjir di Cekungan Bandung.

Ridwan Kamil mengatakan, penanganan masalah Sungai Citarum yang tersinergikan dengan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi rujukan penanganan masalah lingkungan dan bencana di KBU. "Dengan Satgas seperti di Citarum begitu, salah satu bagian yang akan kita perbaiki adalah koordinasi sumber-sumber manajemen air di Bandung Utara. Kita juga sedang menyiapkan (Recovery KBU)," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan di Gedung Sate, Kamis (4/4).

Emil menjelaskan, program Recovery Bandung Utara ini, disiapkan bersama dengan berbagai stakeholder. Salah satunya, untuk memperbaiki kualitas ekosistem di Bandung Utara. Minimal koordinasi ini dilakukan antar kepala daerah di Bandung Raya. Yakni, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

"Minimal mengupayakan pencegahan sumber air ke Cekungan Bandung, bisa termanage secara ekologis. Kira-kira itu kita siapkan nanti kalau waktunya tiba, pasti kita sampaikan kepada publik," paparnya.

Menurut Emil, berbagai upaya yang dilakukan dalam normalisasi DAS Citarum, akan dipakai untuk mengatasi masalah lingkungan di KBU. Misalnya, mengkonversi penanaman sayur dengan penanaman pohon produktif seperti kopi.

"Pola Citarum ini akan kita pakai untuk KBU, karena dianggap oleh pemerintah pusat bahwa pentaheliks di sini ya, mulai dari akademisi, bisnis, community, government, dan media, cocok untuk mengelola lingkungan di Jawa Barat," katanya.

Saat ditanya tentang adanya penilaian kalau Perda KBU yang mengatur tentang penataan pembangunan di KBU belum ditegakkan, Emil tak setuju dengan pernyataan tersebut. Karena, peraturan tersebut sudah diimplementasikan terhadap pembangunan di KBU. Hal itu, terlihat pada rekomendasi perizinan.

"Disebut tidak ada, nggak juga ya. Saya kira sudah ada, hanya mungkin media tidak memahami secara komprehensif saja bahwa pengetatan aturan, perizinan, dan rekomendasi kan sudah dilakukan. Itu kan terjemahan dari Perda KBU," katanya.

Saat ini, kata dia, berbagai koordinasi antardaerah pun, sudah dilakukan dan tinggal dilakukan lebih lanjut secara lebih intensif. Apalagi, saat menjabat sebagai Wali Kota Bandung, Emil memang permasalahan di KBU ini harus ditangani semua daerah di Cekungan Bandung.

Karena, kata dia, masalah kontrol di utara utara ini kan multi daerah. Prioritasnya jadi masih di 2019 ini, Bandung Utara akan mengalami percepatan penyelesaian masalah lingkungan. "Hanya masalah timing," katanya.

Let's block ads! (Why?)