Komisi Informasi DKI Upayakan Standar Kompetensi Bagi PPID

FGD dilakukan untuk merumusan standar kompetensi kerja PPID.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Informasi DKI Jakarta mengupayakan standar kompetensi bagi Pejabat Pelaksana Informasi dan Komunikasi (PPID). Oleh karena itu, dilakukan pertemuan PPID dari seluruh Indonesia untuk meminta masukkan hingga mendapatkan rumusan standar kompetensi kerja PPID.

"Karena PPID merupakan profesi maka dia harus ada standar kompetensinya, harus ada pengakuan dari standar kompetensinya berupa sertifikasi yang selama ini belum ada," ujar Ketua Informasi DKI Jakarta Alamsyah Basri kepada Republika di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).

Ia menjelaskan, pertemuan dalam focus grup discussion (FGD) di badan publik pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kualitas PPID. Mengenai narasumber, Komisi Informasi bersama Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik DKI Jakarta mengundang pihak dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Selain itu, adapula pihak dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Menurut Alamsyah, PPID merupakan profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga harus ada sertifikasinya. Akan tetapi, selama ini standar kompetensinya pun belum ada.

"Jangankan sertifikasinya, standar kompetensinya juga belum ada, bahkan secara kelembagaan belum selesai di tingkatan regulasi," kata Alamsyah.

Ia memaparkan, keterbukaan informasi sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah seharusnya dilaksanakan. Menurut dia, PPID memiliki peranan dan fungsi yang sangat vital dalam menjalankan Peraturan Perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Namun, kata Alamsyah, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh PPID juga menyebabkan peningkatan jumlah register Penyelesaian Permohonan Sengketa Informasi (PPSI) di Komisi Informasi. Sebagian PPID masih belum memahami perundang-undangan.

Selain itu, lanjutnya, sejumlah PPID tidak mengetahui daftar informasi yang dikecualikan dan belum memiliki daftar informasi publik. Hal itu mengakibatkan banyak pemohon tidak diberikan informasi yang diminta.

"Sudah sepatutnya dilakukan pembahasan mengenai kompetensi PPID secara lebih serius, mendalam, dan berkesinambungan. Harapannya agar para pihak yang terkait segera melakukan pembahasan kompetensi PPID yang nantinya menghasilkan sebuah Standar Kompetensi PPID Nasional," jelas Alamsyah.

Let's block ads! (Why?)