Memahami Konflik Uighur di Xinjiang

Disparitas ekonomi antara etnis Uighur dan Han begitu terlihat

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Herri Cahyadi, Mahasiswa Doktoral Hubungan Internasional Universitas Istanbul

Persoalan lama Uighur terkait persekusi yang dilakukan oleh pemerintah China kembali mencuat. Berawal dari viralnya beberapa video keprihatinan yang digawangi oleh aktivis Uighur di AS, yang menceritakan bagaimana kondisi etnis Uighur di bawah bayang-bayang tangan besi rezim komunis China—yang berusaha merekonstruksi identitas ke-China-an etnis Uighur.

Memaksa secara sistemik etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya dengan Sinicization “Menjadi China”. Gayung bersambut, di beberapa negara terjadi demonstrasi mengutuki kekerasan fisik dan psikologisyang dilakukan oleh China terhadap etnis Uighur, tidak terkecuali di Indonesia.

Secara demografi, mayoritas etnik Uighur menempati wilayah Turkistan Timur atau yang kemudian China menyebutnya Xinjiang “Wilayah Baru”. Etnis Uighur memiliki akar budaya, bahasa dan agama yang berbeda dengan etnis Han (mayoritas etnis di China).

Uighur lebih dekat secara bahasa dengan etnis Turk (yang berbahasa Turkik, bukan hanya Turki, tapi juga yang tersebar di Asia Tengah), secara kultur dengan negara-negara tetangga seperti Tajikistan, Kazakistan dan Kirgiztan, serta secara agama merupakan mayoritas Muslim. Dari bentuk fisik wajahpun cukup berbeda dengan China kebanyakan. Di China, terdapat 56 etnik di mana mayoritas (>90%) adalah Han dan 55 etnis lainnya minoritas (<10%).

Turkistan Timur telah menjadi perebutan orang-orang China semenjak Dinasti Qing (1644-1911) dan era Republik (1911-1949). Kemudian menjadi bagian darirezim Komunis China semenjak 1949. Padahal kala itu, negara Turkistan Timur sudah pernah dideklarasikan setidaknya dua periode: 1933-1934 dan 1944-1949.

Namun umurnya tidak lama akibat perselisihan internal dan China memberikan status otonom menjadi Xinjiang Uyghur Autonomus Region (XUAR).Sampai kini, Xinjiang menjadi wilayah paling tak stabil di antara wilayah otonom etnis minoritas di China.

Kebijakan Pemerintah: Akar Konflik di Xinjiang

Permasalahan di Xinjiang cukup kompleks mengingat banyaknya faktor penyebab konflik. Namun, faktor-faktor paling utama seperti perbedaan budaya yang mencolok, ledakan populasi di China daratandan reformasi ekonomi rezim Komunis menghasilkan regulasi yang merugikan etnis Uighur. Setidaknya ada tiga regulasi pokok yang menjadi penyebab kekerasan di Xinjiang.

Pertama, kebijakan migrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang. Migrasi ini terjadi semenjak reformasi ekonomi China menguat—yang kemudian menggeser dominasi ekonomi Uighur. Pemerintah menggalakkan program transmigrasi massal etnis Han seperti yang terjadi pada kurun 1959-1960, di mana 800.000 etnis Han bermigrasi ke Xinjiang. Sampai 1970, 3 juta Han pindah ke Xinjiang. Migrasi ini mengubah peta demografi, di mana pada 1949 hanya terdapat 5% populasi Han,kemudian berubah drastismenjadi lebih dari 40% pada 1978.

Modernisasi dan kampanye pembangunan infrastruktur, terutama dalam hal industri, memancing pemodal dan pemilik kemampuan lebih untuk datang ke kota-kota besar di Xinjiang. Inisiatif ini sering disebut Xibu da kaifa atau Open Up the West (Xinjiang berada di bagian barat dari China daratan).

Tidak hanya itu, etnis Han secara sistemik dibuat lebih memiliki peluang untuk sukses dibanding etnis Uighur—sebagai contoh petinggi birokrasi lebih dipilih dari etnis Han.Ini bahkan telah terjadi semenjak era Republik 1911-1949. Pertambangan dan ekspor hasil bumi di Xinjiang yang didominasi dan dikapitalisasi oleh etnis Han menimbulkan perasaan eksploitatifdan praktik kolonial yang dirasakan oleh etnis Uighur.

Kedua, pemaksaan identitas dan budaya Han terhadap non-Han atau “Sinicization”. Dalam kebijakan resmi sesuai konstitusi, memang China mengadopsi prinsip egaliter dan akomodasionis. Tapi, kebijakan yang tak tertulis justru nampakmengasimilasi minoritas Uighur dengan kultur Han yang dominan. Salah satu cara paling ampuh adalah dengan kebijakan bahasa resmi China(Putonghua).

Dengan membanjirnya migran Han dan meningkatnya populasi mereka di Xinjiang, mengancam secara langsung eksistensi bahasa lokal Uighur. Rezim komunis China, memaksa etnis Uighur—dan etnis minoritas lainnya—untuk mengadopsi budaya dan bahasa etnis Han jika ingin mendapatkan pengakuan.Pemaksaan ini juga termasuk perubahan sistemik penggunaan aksara Arab di hampir segala lini kehidupan, utamanya dalam literasi. Padahal bahasa Uighur adalah lingua franca di Xinjiang. Toko-toko tidak lagi menggunakan bahasa Uighur, tapi China.

Seperti jamak diketahui bahwa etnis Uighur memiliki bahasa dan budaya sendiri yang berbeda dengan Hui (China Muslim), termasuk soal aksara di mana mereka menggunakan huruf Arab. Sebab itu, Sinicization tidak bertolak belakang dengan kultur Hui sebab pada hakikatnya Hui juga bagian dari Han. Penyebutan Hui lebih karena diferensiasi berdasarkan agama, bukan etnik. Namun, berbeda dengan etnis Uighur. Meski sama-sama Muslim, budaya dan bahasa mereka berbeda dengan mayoritas Han.

Menurut laporan Amnesty International dan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB (CERD), China melakukan degradasi terhadap kebudayaan Uighur dan identitas keislaman mereka. China mengkriminalisasi aktivitas dan simbol keagamaan seperti pelarangan berpuasa di bulan Ramadan bagi PNS di wilayah Xinjiang, pelarangan jenggot dan jilbab, persekusi terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam aktivitas separatisme dan kekerasan psikologis seperti sekolah “reedukasi” di kamp-kamp khusus.

Etnis Uighur dipaksa berbahasa China, menerima ideologi negara, loyal terhadap simbol-simbol komunisme. Sekali lagi, dalam kamp ini, China menjalankan kebijakan monokultural dan Sinicization.

Semenjak Pemberontakan Baren pada April 1990, China makin memperketat publikasibuku, novel, radio, koran, puisi, music Uighur. Sensor terhadap jurnal dan publikasi akademik pun menjadi-jadi. Semua yang berkaitan dengan Uighur, terutama dalam konteks publikasi politik, sejarah dan budaya tidak luput dari pembredelan.

Produksi kebudayaan Uighur dilimitasidan kebebasan berekspresi etnis Uighur dibungkam. Kebijakan Sinicizationini menciptakan sentimen anti-Han di kalangan etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya. Kebijakan monokultural yang banyak akademisi mengatakan: penyebab utama konflik kultural.

Ketiga, represi terhadap etnis Uighur. Demontrasi mahasiswa besar-besaran terjadi pada 1989-1989 dan konflik kekerasan memuncak dalam peristiwa Pemberontakan Baren. Protes-protes ini merupakan akumulasi dari pelbagai masalah seperti kontrol keluarga (China meluaskan ‘kebijakan satu anak’ ke etnis non-Han pada 1988), tes nuklir di Xinjiang pada 1987, eksploitasi minyak, dan diskriminasi terhadap etnis Uighur.

Di tahun-tahun berikutnya, demontrasi ini tidak lagi menuntut keadilan bagi etnis Uighur, tapi seruan menumbangkan komunisme dan separatisme. Semenjak itu, makin banyak protes dilaksanakan etnis Uighur menolak kolonialisme oleh etnis Han. Pada Februari 1997, di Ghulja, ribuan Uighur turun ke jalan untuk aksi damai memprotes represi agama dan diskriminasi etnis.

Tapi protes ini berakhir rusuh dengan Sembilan orang tewas (sumber ofisial pemerintah) dan ribuan orang ditahan. Pada Juli 2009, terjadi kerusuhan di Urumqi antara etnis Uighur dengan Han, yang menewaskan tidak kurang dari 184 nyawa.

Represi ini tidak hanya menyasar aktivitas politik, tapi juga aktivitas agama. Semenjak Pemberontakan Baron, rezim komunis China menutup banyak masjid dan madrasah, melarang ribuan imam dan menyeleksi mereka, juga melarang aktivitas keagamaan.

Untuk mengurangi aktivitas reliji di ranah publik, China mengeluarkan kebijakan bahwa agama adalah soal personal atau sishi. Momen 9/11 menjadi alibi China untuk makin mengetatkan keamanan di Xinjiang, yang tentu saja menyasar secara sporadis etnis Uighur yang dituduh sebagai ekstrimis.

Let's block ads! (Why?)