Risaunya SBY Soal Politik Identitas

SBY menyebut politik identitas di Indonesia bisa membahayakan demokrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut politik di Indonesia saat ini telah berubah. Menurutnya, perubahan paling nampak dengan mengemukanya politik identitas atau politik yang terpengaruh dengan ideologi dan paham ekstrim.

SBY mengatakan, perubahan nampak jelas setelah Pilkada DKI 2017 lalu."Sejak berlangsungnya Pilkada Jakarta 2017 lalu saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah, berubah adalah makin mengemukanya politik identitas, atau politik sara dan politik yang sangat dipengaruhi oleh ideologi dan paham," ujar SBY saat memberi sambutan dalam pembekalan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Meskipun ia memahami, politik tidak mungkin dipisahkan dengan ideologi, paham atau identitas tertentu. Namun, politik identitas di Indonesia bisa membahayakan demokrasi, jika berada di tingkatan ekstrim.

Terlebih, Indonesia memiliki riwayat konflik ideologi dan riwayat konflik identitas di masa lalu. "Partai Demokrat mengajak dan meyerukan kepada saudara-saudara kami para komponen bangsa juga para elite politik serta pemimpin-pemimpin partai politik untuk sekali lagi bersama sama mencegah terjadinya politik identitas dan benturan ideologi dan paham yang makin ekstrim," ujar SBY.

Presiden RI keenam itu mengingatkan, sudah banyak negara-negara yang perang saudara karena adanya politik identitas yang ekstrim. Karenanya, sudah semestinya rakyat Indonesia menyadari dan mencegah hal itu terjadi.

"Jangan sampai menjadi ekstrim, lihat apa yang terjadi di banyak negara di dunia saat ini, bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di negara-negara lain yang mengalami malapetaka besar karena politik identitas, politik dengan kebencian yang mendalam, benturan ideologi dan paham, marilah kita cegah, hal itu tidak terjadi di negeri tercinta ini," kata SBY.

SBY berharap kontestasi dalam Pemilu 2019 mendatang pun berlangsung damai dan demokratis. Meskipun terjadi kompetisi yang ketat dan konfrontatif, tidak membuat bangsa Indonesia terpecah.

"Inilah harapan kami, Demokrat tidak ingin kontestasi Pilpres dan Pileg tahun depan yang prosesnya sudah berlangsung sejak sekarang ini tidak menimbulkan perpecahan bangsa, tidak mengarah ke disintegrasi, tapi kerukunan dan persatuan bangsa kita. Menangis kita kalau itu terjadi," katanya.

Pernyataan SBY itu ditepis oleh cawaapres nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin. Menurut Kiai Ma'ruf, pihaknya selama ini tidak menggunakan politik identitas tersebut, tapi terus mengampanyekan program.

"Saya kira nggak ada politik identitas. Justru adu program. Bagaimana apa yang sudah dan apa yang akan (dilakukan)," ujar Kiai Ma'ruf kepada wartawan di kediamannya, Jalan Situbondo no 12, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/11).

Menurut Kiai Ma'ruf, ke depannya dirinya dan Presiden Joko Widodo berencana akan membangun landasan dan tonggak yang kokoh di Indonesia. Sehingga, bisa memperbesar kemanfatan dan kemaslahatan yang sudah dicapai Jokowi selama ini.

"Memperbesar kemaslahatan, menambah atau melakukan penyusuaian, menyempurnakan. Itu pendekatannya programing, pendekatakan konsep bagaimana membangun ke depan, nggak ada identitas," ucap Kiai Ma'ruf.

Dia mengatakan, meskipun ada warga NU yang kemudian akan mendukungnya maka itu bukanlah politik identitas. Karena, menurut dia, wajar saja jika orang NU mendukungnya karena merasa ada kesamaan untuk membangun bangsa.

"Kalau misalnya orang NU mau mendukung orang NU itu kan wajar saja. Misalnya pemimpin NU-nya dia dukung, itu bukan politik identitas tetapi merasa ada kesamaan," kata Mustasyar PBNU ini.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan politik identitas untuk memenangkan Pemilu 2019. "Kita kan sudah sepakat tidak membawa politik identitas pendekatakannya," katanya.

Let's block ads! (Why?)