Pergerakan Ormas Harus Didasari Niat Ikhlas dan Sukarela

Dalam geraknya, ARBI terikat dengan sembilan pilar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi masyarakat merupakan aset bangsa dan negara. Namun, harus dilatari perjuangan yang ikhlas dan sukarela.

Menurut Ketua Umum Arus Baru Indonesia (ARBI) Lukmanul Hakim, pihaknya hadir untuk mengimplementasikan ide-ide dan gagasan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin tentang kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu, kehadiran ARBI juga untuk membangun masyarakat, bangsa, dan NKRI.

"ARBI hadir sebagai ormas yang bertekad mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, seperi terangkum dalam Pembukaan UUD 1945," kata Seperti dikutip Republika.co.id melalui keterangan tertulis Lukmanul saat rapat kerja ARBI di Jakarta, Sabtu (3/11).

ARBI, Lukmanul memastikan, bertujuan untuk mengantar dan mengawal ulama sebagai pemimpin bangsa sekaligus aktif menjalankan pemerintahan.

Dalam geraknya, ARBI terikat dengan sembilan pilar. Yaitu, ekonomi, kesatuan bangsa, ulama, remaja masjid dan santri, pengusaha, milenial, pendidikan, buruh tani dan nelayan, serta kebudayaan.

Pilar ekonomi, misalnya, bertujuan menguatkan perekonomian, termasuk menyasar kelompok kecil melalui kemitraan, redistribusi aset, plus pendampingan kebijakan ekomoni.

"Pilar ekonomi berlatar syariah juga akan mendorong pemerintah untuk memberikan akses kepada pengusaha kecil untuk mendapatkan pinjaman," jelas Lukmanul.

Dalam pilar ulama, kata Lukmanul, ARBI akan mengimplementasikan gerakannya seperti wajah Islam yang menyejukkan, santun, dan tidak menghujat. "Ulama akan menjadi rahmatan riil alamin, bukan ulama yang menyeramkan atau pun mengajak perang. Kalau sudah sejuk, pembangunan akan lebih mudah," tuturnya.

Di sisi lain, Lukmanul memastikan, "ARBI tidak hanya berhenti sampai pemilu selesai, kami akan tetap ada hingga pesta demokrasi berakhir. Ide-ide ARBI akan terus bergaung meski hajatan politik selesai," ungkap Lukmanul.

Secara praktiknya, Lukmanul melanjutkan, ARBI yang juga dilatari gagasan Presiden Joko Widodo dan dilegalisasi sebagai ormas, telah dimulai sedari 2015. "Ulama harus kembali menjadi pemimpin bangsa," tuturnya.

Let's block ads! (Why?)