MPR Gelar Forum Koordinasi Protokoler Kementerian-Lembaga

Forum untuk berdialog bagaimana menjalankan tugas layanan keprotokolan lebih efektif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Forum Koordinasi Protokoler 2018 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/11). Forum koordinasi protokoler yang diikuti oleh keprotokolan dari kementerian atau lembaga itu diadakan untuk berdialog bagaimana menjalankan tugas-tugas layanan keprotokolan yang lebih efektif.

"Saya kira ini forum yang cukup representatif untuk bisa melakukan perbincangan fungsi keprotokolan yang terintegrasi secara nasional,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Ma'ruf Cahyono di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/11).

Ma'ruf menyebut fungsi keprotokolan suatu kementerian/lembaga sangatlah penting karena memiliki keterkaitan dengan lainnya. Dalam menjalankan tugas pada agenda kenegaraan, misalnya, protokoler suatu lembaga tentu akan melibatkan juga kementerian dan kelembagaan yang terkait.

Seperti agenda MPR yang terkait agenda penting kenegaraan seperti sidang tahunan, maupun pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres). "Tentu perlu didukung oleh pejabat dan petugas protokol dari lembaga lain. Karena ini melibatkan dari semua kementerian dan lembaga lain," kata Ma'ruf.

Karenanya, ia berharap ada tindak lanjut dari pertemuan keprotokolan tersebut. Sebab, tidak jarang terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas keprotokolan antara lembaga satu dengan lainnya di lapangan.

Menurut dia, hambatan-hambatan seperti itu masih ditemukan di lapangan. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif seperti yang selama ini sudah berjalan meskipun masing-masing sudah punya aturan main soal keprotokolan.

“Muaranya adalah melancarkan tugas masing-masing,” kata Ma'ruf

Adapun forum itu diikuti oleh pejabat dan petugas protokoler sejumlah kementerian/lembaga maupun peserta dari provinsi di Indonesia. Forum diisi dengan penyampaian beberapa materi, antara lain oleh Pejabat Dubes Fungsional Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Let's block ads! (Why?)