Data Informasi Pemilu Jadi Incaran Aksi Penyerang Siber

BSSN telah memetakan kerawanan yang dapat mengancam sistem pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) menyatakan data informasi Pemilihan Umum (Pemilu) jadi incaran aksi penyerangan siber. BSSN telah memetakan kerawanan yang dapat mengancam sistem pemilu.

Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, Marsma TNI Asep Chaerudin, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11), mengatakan ada tiga aspek yang menjadi perhatian BSSN, yakni integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan layanan. Pertama, aspek integritas yang terdiri dari beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian.

Beberapa hal tersebut, yakni mengenai perubahan data hasil perhitungan suara, manipulasi data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan Umum (DP4), membangun kepercayaan publik data elektronik yang disajikan, kesalahan logika pada perangkat lunak di pemilu, dan penyangkalan terhadap keabsahan dokumen elektronik.

Aspek kedua, yakni kerahasiaan, juga terdiri dari beberapa celah kerawanan. Celah-celah kerawanan itu berupa mebocoran data DP4, kebocoran arsitektur data mengenai sistem atau teknologi, dan data pemilih pemilu belum terproteksi.

Kemudian aspek berikutnya adalah ketersediaan layanan. Salah satu hal yang menjadi permasalahan, yaitu ketidakakuratan perencanaan kapasitas sistem.

"Di era perkembangan teknologi dan informasi, ini sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjalankan kejahatan atau hal negatif," kata dia.

Asep menerangkan, data informasi jaringan infrastruktur pemilu menjadi incaran para penyerang menjalankan aksinya. Tujuan dari penyerangan terhadap data informasi pemilu itu, di antaranya mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, mencuri, integritas data pemilih.

"Taktik yang digunakan oleh penyerang, di antaranya hacking, social enginering, malware, dan sebagainya," jelas dia.

Selain itu, lanjut Asep, penyerang juga menjalankan aksinya melalui diseminasi informasi. Hal itu dilakukan dengan tujuan mengubah opini publik dan memengaruhi perilaku pemilu. Menurut dia, taktik yang digunakan adalah memanfaatkan media online.

"Dengan penyebaran informasi palsu, kebocoran info, dan menyebarkan ke orang lain. Serangan dilakukan dengan berbagai motivasi, antara lain memperoleh keuntungan finansial, keinginan balas dendam, membuat konflik di media sosial, mengalahkan lawan politik," katanya.

Let's block ads! (Why?)