Irma: Pemerintah akan Transparan Soal Bantuan Asing

Irma meminta pemerintah menerima bantuan asing tanpa ada embel-embel apapun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago yakin, pemerintah akan transparan terhadap bantuan asing yang datang, untuk korban bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Irma meminta pemerintah menerima bantuan asing tanpa ada embel-embel apapun.

Irma yang juga merupakan juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin mengatakan, nantinya bantuan asing akan dkoordinasikan dengan Kemenkopulhukam dan Kemenlu. Menurutnya, tingkat kerawanan bantuan asing di tengah Pilpres tak bisa dihindari. Ia khawatir bantuan asing justru menimbulkan pertanyaan dari kubu oposisi. Sehingga transparansi wajib diwujudkan ketika mendata bantuan asing.

"Sesuai koordinasi Kemenkopolhukam dan Kemenlu. Harus transparan nanti. Jangan terjadi hal yang dicurigai. Harus resmi juga. Ada bagian yang nanti tanggngujawab untuk itu," kata Juru Bicara TKN Irma Chaniago pada wartawan di Posko Pemenangan jalan Cemara, Senin (1/10).

Politisi Nasdem itu menyarankan agar pemerintah menerima bantuan asing tanpa ada embel-embel apapun. Sebab, kata dia, ada saja bantuan asing yang justru mewajibkan timbal balik dari pemerintah Indonesia.

"Pemerintah akan dapat bantuan asing sifatnya terbatas. Tidak boleh ada bargaining (tawar menawar) apapun. Harus ada kontrol," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan menerima bantuan dari luar negeri untuk menanggulangi bencana alam di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Hingga sore ini, sudah ada 18 negara yang menawarkan bantuan.

"Presiden sudah memutuskan untuk menerima bantuan-bantuan dari luar negeri," ujar Wiranto dalam konferensi persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (1/10).

Wiranto menjelaskan, sudah ada 18 negara yang menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk menanggulangi gempa dan tsunami di Sulteng. Negara-negara tersebut di antaranya Amerika Serikat, Perancis, Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Jepang, India, dan Cina.

"18 negara menawarkan pemberian bantuan kepada musibah bencana di Palu. Juga termasuk UNDP dan kelompok organisasi internasional ASEAN juga sudah menawarkan," katanya.

Menurut Wiranto, keputusan menerima bantuan dari luar negeri ini diambil setelah melakukan beberapa pertimbangan. Salah satunya, Indonesia sudah menjalin hubungan persahabatan dengan banyak negara. Kunjungan Presiden ke negara-negara sahabat selama ini disebutnya menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan antarnegara.

Tentu, Wiranto menerangkan, bantuan-bantuan itu pemerintah arahkan supaya menyasar tepat ke tujuan dan tepat waktu. Pemerintah sejak pagi tadi sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait arah bantuan tersebut.

"Arah bantuan ini adalah yang pertama negara yng menawarkan, 18 negara. Kemudian negara tertentu yang mempunyai kapasitias untuk sesuatu yan kita butuhkan," tutur mantan Panglima ABRI itu.

Let's block ads! (Why?)