Bawaslu Pertimbangkan Usulan Penundaan Kampanye di Sulteng

Bawaslu akan mempertimbangkan usulan penundaan kampanye di wilayah Sulteng.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, akan mempertimbangkan penundaan kampanye Pemilu 2019 untuk Palu, Donggala dan wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng). Bawaslu akan mendata apakah ada berkas pelaksanaan pemilu 2019 yang hilang atau rusak akibat gempa.

"Kami lihat dulu, sebab berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, masa kampanye sudah dimulai. Sudah sesuai dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye juga. Nah apakah nanti akan dijadikan kebijakan bersama karena kondisinya saat ini force majeure (kejadian luar biasa di luar kuasa manusia dan tidak bisa dihindari) juga kan," ujarnya ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/10).

Saat ini, petugas Bawaslu yang berada di Palu dan Donggala sedang memeriksa apakah ada berkas pelaksanaan Pemilu 2019 yang hilang atau rusak. Selain itu, mereka juga mendata apakah ada pengawas pemilu yang menjadi korban gempa dan tsunami. "Apakah ada pengawas kami yang luka berat atau meninggal dunia. Sebab kami mendapat kabar bahwa beberapa penyelenggara pemilu meninggal dunia," katanya.

Namun, terkait dengan pemungutan suara pemilu yang jatuh pada 13 April 2019 mendatang, Bagja mengatakan sebaiknya tidak ditunda. Pemungutan suara pemilu tidak boleh ditunda meski ada kerusakan infrastruktur kantor penyelenggara pemilu. "Sebaiknya tidak ditunda, tetap harus dijalankan. Kami bisa menggunakan kantor pemerintah daerah," ucap Bagja.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya tidak mungkin melakukan penghentian atau penundaan kampanye khusus untuk daerah yang saat ini mengalami bencana alam. KPU meminta bencana alam tidak dijadikan komoditas politik oleh para peserta Pemilu 2019.

"Sebagaimana sudah diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, masa kampanye itu diawali sejak tiga Hari setelah penetapan DCT, sampai dengan 13 April 2019. Jadi jelas itu bunyi undang-undangnya. Maka kalau kemudian KPU diminta untuk menghentikan kegiatan tahapan kampanye di daerah bencana atau daerah lain, itu hal yang tidak mungkin," ujar Wahyu ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Namun, dia menegaskan bahwa KPU memahami kondisi saat ini sedang terjadi musibah bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah. Karena itu, pendekatan kepada para korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah sebaiknya murni dilakukan secara kemanusiaan. "Sehingga kami juga mengimbau kepada semua peserta pemilu untuk tidak menjadikan bencana alam di Sulawesi Tengah, juga di daerah lain sebagai komoditas politik," tegasnya.

Meski begitu, lanjut Wahyu, KPU memahami pendapat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah tokoh lain yang meminta kampanye dihentikan untuk sementara. "Kami memahami pendapat mereka bahwa intinya adalah pendekatan yang digunakan saat menangani bencana di Sulawesi Tengah sebaiknya memakai pendekatan kemanusiaan," tambah Wahyu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada KPU untuk menghentikan sementara waktu kampanye Pilpres 2019 di lokasi bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Penghentian sementara kampanye pilpres ini dinilainya sebagai bentuk empati kepada warga yang terkena musibah.

"Yang penting saya mohon pada KPU jangan ada kampanye dulu. Stop. Mari kita empati pada warga yang kena musibah sambil lihat tahap yang berikutnya," ujar Mendagri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, ia juga menyarankan jika kampanye tetap dilaksanakan di daerah bencana maka dapat dilakukan dengan menyalurkan bantuan kepada para korban. Tjahjo menilai cara ini lebih baik dibandingkan kampanye dengan orasi dan yel-yel.

"Kalau bantuan diterima dong. Kalau bantuan ya ndak papa. Malah lebih baik kalau kampanye di sana kirim bantuan air bersih makanan dan minuman. Yang penting jangan ada orasi dan yel yel. Semua berduka," jelas dia.

Presiden keenam RI yang juga Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun sebelumnya menyarankan agar kampanye di Sulawesi Tengah dihentikan sementara lantaran terjadinya bencana.

Melalui video di Youtube pada Ahad (30/9), SBY meminta semua pihak bersatu padu dan membantu pemerintah serta masyarakat yang terkena musibah. "Sementara kegiatan kampanye kita hentikan dulu," tambah SBY.

Let's block ads! (Why?)