PGN Targetkan Satu Juta Sambungan Jaringan Gas

Tujuan dari satu juta sambungan agar masyarakat mempunyai akses ke gas rumah tangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menargetkan sambungan jaringan gas rumah tangga sebanyak satu juta sambungan pada 2023 mendatang. Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso, mengatakan rencana satu juta sambungan ini sebagai salah satu program integrasi antara PGN dan PT Pertamina Gas (Pertagas).

Gigih mengatakan untuk Pertagas akan fokus kepada transmisi sedangkan PGN akan fokus terhadap distribusi. "Kita akan kondisikan gimana di market akan melakukan kegiatannya," ujar Gigih di Hotel Pullman, Selasa (25/9).

Gigih menjelaskan rencana ini memang termasuk rencana jangka panjang dari sinergi. Tujuan dari satu juta sambungan ini agar masyarakat mempunyai akses ke gas rumah tangga.

"Ini penting, agar masyarakat punya akses ke gas rumah tangga. Sekarang target pemerintah kan satu juta. Dalam lima tahun ke depan kita realisasikan. Dukungan pemerintah dengan pasokan gas, sesuai dengan alokasikan," ujar Gigih.

Kata Gigih, saat ini PGN masih melakukan kajian studi terkait rencana ini sembari menunggu penugasan dari pemerintah ke PGN. Menurutnya pemerintah sedang menyiapkan Perpres untuk mengatur hal ini.

Gigih juga mengatakan satu juta sambungan ini juga bukan untuk rumah tangga saja. Ke depan, sambungan ini juga bisa bermanfaat bagi industri, karena semua jaringan sudah tersambung. Gigih mencontohkan, saat ini realisasi pasokan untuk industri, salah satunya adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Dengan adanya jaringan yang tersambung satu dengan yang lain. Kalau yang ke industri tetap kita lakukan juga, kita menyiapkan pasokan gas, mereka bangun power, sehingga untuk kebutuhan listrik dapat dipenuhi," ujar Gigih.

Gigih mengatakan selain membutuhkan support dari pemerintah pusat, PGN juga membutuhkan support dari Pemerintah Daerah (Pemda). Gigih menjelaskan, Pemda mempunyai kewenangan terkait masalah perizinan. Dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait proyek ini, maka PGN mempunyai landasan hukum sehingga daerah bisa mensupport kegiatan ini.

"Jadi intinya, kita butuh dukungan pemerintah untuk penugasan, karena targetnya 2019 harus selesai, harusnya akhir tahun ini semua selesai. Untuk perencanaan," ujar Gigih.

Let's block ads! (Why?)