Koalisi Jokowi Verifikasi Dukungan Sejumlah Kader Demokrat

Nama seperti Soekarwo disebut akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) segera memverifikasi sejumlah dukungan dari kader Partai Demokrat di tingkat provinsi. KIK terbuka terhadap semua dukungan kader partai oposisi dan akan dikonsolidasikan.

Juru Bicara TKN KIK, Abdul Kadir Karding mengatakan, nama yang akan diverifikasi yakni Ketua DPD Jawa Timur Partai Demokrat Soekarwo. Gubernur Jawa Timur itu diisukan memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf meski berada dibawang naungan partai pengusung Prabowo-Sandiaga.

“Kami harus verifikasi lagi terkait Pakde Karwo,” kata Karding di Jakarta, Senin (10/9).

Selanjutnya, nama yang akan segera dibahas oleh TKN KIK adalah Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau yang sering disapa Tuan Guru Bajang (TGB). TGB merupakan salah satu kader Partai Demokrat yang paling pertama menyatakan dukungannya kepada pejawat.

Kadir mengatakan, seluruh partai koalisi sangat terbuka dan siap menyambut TGB untuk masuk ke dalam struktur. Bahkan, Kadir mengatakan tim kampanye sudah menyiapkan tugas khusus untuk Zainul Majdi.

“Iya bisa (diberi tugas khusus). Di dalam TKN ada yang disebut direktorat penggalangan khusus. Nanti akan dibahas,” tutur dia.

Nama ketiga yang disebut yakni Politisi Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Gubernur Banten, Wahidin Halim. Kadir mengaku, Wahidin secara informal telah menyampaikan kepada TKN KIK untuk bersama-sama mendukung pasangan Jokowi-Maruf. Dukungan tersebut diberikan bersama rakyat Banten yang masih menaruh dukungan kepada pejawat.

Sementara itu, kader Patai Demokrat yang sudah tegas menyatakan dukungan kepada pejawat yakni Ketua DPD Partai Demokrat sekaligus Gubernur Papua, Lucas Enembe. Menurut Karding, dukungan dari Lucas sudah jelas dan diamini oleh TKN KIK. Ia menambahkan, dukungan itu diberikan kepada pejawat karena bagi rakyat Papua menganggap Joko Widodo memiliki kemampuan untuk menuntaskan berbagai permasalah Papua.

Meski demikian, Karding mengatakan secara aturan seseorang yang sedang menjabat sebagai pemimpin daerah tidak bisa menjadi ketua tim kampanye. Baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Namun, mereka yang sedang menjabat bisa ditempatkan sebagai pengarah tim yang bertugas untuk memberikan arahan kebijakan kampanye secara umum.

Partai Demokrat telah mempersilakan kadernya di daerah ikut memenangkan kandidat Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Meski secara organisasi menjadi pengusung Prabowo-Sandiaga Uno, Demokrat tidak menampik bahwa tingkat dukungan di sejumlah daerah untuk Jokowi-Maruf cukup tinggi.

"Kami harus berpikir menyelamatkan partai, nanti akan ada dispensasi khusus dari pusat terhadap daerah tertentu," kata Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Mega Kuningan, Jakarta, Ahad (9/9).

Namun, Demokrat pun membantah saat dituding bermain 'dua kaki'. Hal tersebut ditegaskan oleh Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief.

Andi membantah anggapan bahwa Partai Demokrat bermain dua kaki. Menurut dia, Partai Demokrat hanya memberikan perlakuan khusus di daerah yang bukan lumbung suara Prabowo-Sandiaga.

Let's block ads! (Why?)