Kerugian Investasi Bodong Diperkirakan Rp 105,8 Triliun

Masyarakat diimbau untuk mengecek kembali legalitas investasi yang ditawarkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan pihaknya memperkirakan kerugian karena investasi bodong dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp105,81 triliun. Kerugian masyarakat ini tidak dapat ditutupi oleh aset yang disita dalam rangka pengembalian dana masyarakat.

"Ini tentu menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat yang ikut dalam investasi bodong," kata Tongam, Jumat (14/9).

Terkait hal itu, dia kembali mengingatkan agar masyarakat selalu waspada akan tawaran investasi yang menggiurkan, namun menimbulkan kerugian. Untuk mencegah investasi ilegal ini, katanya, masyarakat harus selalu ingat 2L: legal dan logis.

"Jika ada orang yang menawarkan investasi, silakan dicek legalitasnya kemudian harus sesuai dengan logika, jangan mudah percaya, apalagi sampai tertipu," tuturnya.

Tongam menambahkan, sepanjang 2018, pihaknya sudah mengidentifikasi 108 entitas yang melakukan usaha dan berpotensi merugikan masyarakat. Satgas Waspada Investasi juga menemukan 182 entitas yang melakukan kegiatan peer to peer lending tanpa terdaftar atau memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sebelumnya di bulan Juli, kami menemukan 227 entitas peer to peer lending yang beroperasi tanpa izin OJK," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 182 entitas yang melakukan kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer to Peer Lending) tanpa izin OJK sesuai POJK 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat.

Secara keseluruhan, lanjutnya, terdapat 407 entitas fintech peer to peer lending yang ditemukan Satgas Waspada Investasi. "Sebab, dua dari 227 aplikasi peer to per lending yang ditemukan tak berizin saat ini telah memiliki izin dan terdaftar di OJK," tuturnya.

Let's block ads! (Why?)