Debat Capres-Cawapres Bisa Dilaksanakan di Kampus

Format ini memungkinkan adanya pertanyaan yang sifatnya kongkret.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan debat publik untuk pasangan capres-cawapres bisa digelar di kampus. Menurutnya, debat publik boleh diselenggarakan oleh pihak-pihak selain KPU.

"Debat capres-cawapres itu boleh dilakukan oleh pihak selain KPU, sepanjang (pelaksanaannya) adil dan setara," ungkap Bagja ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/9) malam.

Bagja mengatakan, selain diadakan oleh KPU, debat capres-cawapres atau dialog yang mengahdirkan capres-cawapres itu juga ideal jika digelar di kampus. Sebab, di kampus terdapat staf pengajar yang merupakan aparatur sipil negara (ASN).

Adanya ASN terikat dengan kode etik dan harus menjaga netralitas dalam pemilu bisa menjadi pilihan yang positif. Selain itu, di kampus ada sejumlah akademisi yang ahli di bidangnya, sehingga bisa dijadikan sebagai panelis dalam debat capres-cawapres.

Selain itu, kata Bagja, di kampus juga ada mahasiswa yang bisa melontarkan pertanyaan kepada kandidat capres-cawapres. "Kalau dosen bertanya, mahasiswa bertanya kemudian dijawab oleh capres dan cawapres akan menarik akan lebih bagus," tutur Bagja.

Sebab format ini memungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya konkret. Menurut Bagja, di Amerika Serikat (AS) debat publik capres-cawapres juga dilaksanakan di kampus.

"Agar audiens lebih jelas, tidak hanya parpol-parpol saja. Dengan betul-betul ditanya, nanti pada kandidat capres-cawapres agar bisa benar-benar menjawab dengan pengetahuannya," tegas Bagja.

Lebih lanjut, Bagja menjelaskan beberapa poin agar debat capres-cawapres yang diselenggarakan bukan oleh KPU tetap berjalan secara adil dan setara. Pertama, debat harus memuat pertanyaan dari panelis yang benar-benar netral.

"Kedua, waktu yang diberikan kepada masing-masing kandidat capres-cawapres sama. Membawa pendukung juga jangan sampai jumlah Paslon A lebih banyak daripada Paslon B. Kemudian dibatasi juga iklan jangan nanti ada yang diasosiasikan kepada parpol tertentu. Misalnya ada iklan kecap nomor 1, pilihan ibu-ibu. Yang kayak gitu bisa jadi masalah," papar Bagja.

Let's block ads! (Why?)