Sandiaga Enggan Komentari Pembubaran Aksi #2019GantiPresiden

Sandiaga tidak mau berkomentar untuk hal-hal negatif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon wakil presiden (cawapres), Sandiaga Salahuddin Uno enggan mengomentari pembubaran aksi #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur. Ia mengatakan ingin mengedepankan politik yang menyejukkan.

"Kami tidak ingin berkomentar untuk hal-hal yang negatif. Kami ingin politik ini sejuk," kata Sandiaga di Posko Melawai, Jalan Melawai Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/8).

Sandiaga ingin agar politik lebih mempersatukan. Ia berharap anak-anak muda menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Ia juga ingin politik menjadi arena kontestasi yang menyenangkan. Ia menambahkan kegiatan politik harus dipastikan santun.

"Ini menjadi harapan kita kalau kita memiliki komitmen yang sama Insya Allah semuanya sudah dijamin oleh hukum perundang-undangan. Semua sudah mendapatkan koridor sesuai dengan ketentuannya," kata dia.

Aksi dan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Pekanbaru dan Surabaya akhir peka lalu tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian daerah masing-masing pun merasa berhak membubarkan mereka dengan alasan mengganggu ketertiban umum.

"Polri menyatakan tegas tidak menerima surat tanda pemberitahuan penyampaian aksi tersebut dan akan dibubarkan karena dapat berpotensi terjadi gangguan terhadap ketertiban umum dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto, Ahad (26/8).

Setyo menjelaskan, berdasarkan UU nomor 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, terdapat empat pengecualian. Pengecualian itu yakni mengganggu hak asasi orang lain, mengganggu ketertiban umum, tidak mengindahkan ètika dan moral serta dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Sebagian besar masyarakat menolak karena belum masuk masa kampanye," ujar Setyo.

Menurut Setyo, masyarakat setempat meminta Pilpres 2019 harus diisi dengan kampanye adu cerdas program. "Bukan membuat tagar yg bisa menyinggung yang lain dan potensi konflik. Banyak gelombang penolakan deklarasi tersebut yang dapat mengakibatkan konflik yang merupakan gangguan terhadap ketertiban umum dan memecah persatuan kesatuan bangsa," jelasnya.

Let's block ads! (Why?)